Pengadaan ASN

Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

Untuk CPNS:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003
Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002

Untuk ASN Terpadu (CPNS & PPPK):

Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN
Regulasi tambahan mengenai PPPK, antara lain:
- Keputusan Menpan-RB No. 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu
- KepmenPAN-RB No. 15 Tahun 2025 yang mengatur kriteria tambahan bagi pelamar PPPK

Untuk CPNS:

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Usia: Minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun
Rekam Jejak Hukum: Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Riwayat Kepegawaian: Tidak pernah diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai PNS atau pegawai swasta
Status: Belum pernah atau tidak sedang dalam status CPNS
Kualifikasi Pendidikan: Memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar
Berkelakuan Baik: Dapat dibuktikan melalui surat keterangan dari desa/kelurahan
Kesehatan: Sehat jasmani dan rohani
Penempatan: Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau di luar negeri sesuai dengan kebutuhan instansi
Persyaratan Tambahan: Sesuai dengan jabatan yang dilamar

Untuk PPPK:

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Usia: Sesuai ketentuan, misalnya minimal 20 tahun (menyesuaikan dengan ketentuan jabatan)
Status Kepegawaian: Ditujukan bagi tenaga non-ASN, termasuk tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan data BKN
Kompetensi: Memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural sesuai standar jabatan
Kriteria Tambahan: Memenuhi persyaratan yang diatur dalam regulasi terbaru, seperti dalam KepmenPAN-RB No. 15 Tahun 2025

Proses pengadaan ASN secara terpadu melalui tahapan berikut:

Pengumuman:
Informasi pembukaan pengadaan ASN diumumkan melalui media cetak, situs BKPSDM, dan portal SSCASN.
Penerimaan dan Pengumpulan Berkas:
Calon peserta melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan melalui sistem online.
Pemeriksaan Administrasi:
Berkas peserta diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Entri Data dan Pencetakan Nomor Tes:
Data peserta diinput ke dalam sistem, dan nomor tes dicetak sebagai identitas saat ujian.
Pelaksanaan Seleksi:
- CPNS: Ujian kompetensi dilaksanakan dengan metode computer assisted test (CAT), mencakup seleksi kompetensi dasar, teknis, serta wawancara berbasis komputer.
- PPPK: Seleksi dilakukan dalam dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Peserta dinyatakan lulus berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas.
Pengumuman Hasil Seleksi:
Hasil seleksi diumumkan secara online melalui portal resmi BKPSDM dan SSCASN.
Pemberkasan dan Usul Persetujuan NIP:
Peserta yang dinyatakan lulus melengkapi pemberkasan untuk usulan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS.
Penerbitan SK ASN:
Surat Keputusan pengangkatan ASN diterbitkan, mencakup SK CPNS dan/atau SK PPPK sesuai dengan kualifikasi peserta.

Waktu Penyelesaian:
Proses pengadaan ASN secara terpadu diperkirakan selesai dalam waktu sekitar dua bulan sejak dimulainya administrasi.
Biaya:
Seluruh biaya yang timbul selama proses pengadaan ditanggung oleh APBD (untuk CPNS) dan disesuaikan dengan anggaran pengadaan ASN, termasuk untuk mekanisme PPPK.

Kartu Tes CPNS:
Sebagai identitas peserta selama ujian seleksi.
SK Pengangkatan ASN:
Surat Keputusan resmi yang diterbitkan bagi peserta yang lulus seleksi, yang mencakup:
- SK CPNS untuk calon Pegawai Negeri Sipil
- SK PPPK untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk skema PPPK Paruh Waktu bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat.