Tanya Jawab

Nama: Zaenuddin
Pertanyaan:
Bagaimana prosedur pengurusan mutasi / pindah wilayah kerja dr PNS Pusat ke PNS daerah?apa saja yg harus dilengkapi?terima kasih ats jawabannya.
Jawaban:
Untuk pindah (mutasi) PNS (bukan CPNS) berdasarkan PP nomor 9 tahun 2003, Adapun mekanismenya sebagai berikut: 1. Pejabat pembina kepegawaian instansi yang membutuhkan, menghubungi secara tertulis pejabat pembina kepegawaian dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuannya. 2. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut membuat surat Pernyataan Persetujuan. 3. Surat Pernyataan Persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan disampikan kepada: a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan. b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 4. Berdasarkan pernyataan tersebut maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan menyampaikan usul pemindahaan antar Instansi kepada Kepala BKN.
Nama: TOTENG ARISANDI
Pertanyaan:
Perihal penanganan Tenaga honorer Kastegori II : Saya bekerja di UPTD Pendidikan tetapi SK berasal dari Dinas Pendidikan Kab. Kuningan. Pejabat yang mengangkat saya sudah pensiun. maka SPTJM harus ditandatangani juga oleh 2 orang saksi. Pertanyaan : Apakah 2 orang saksi itu harus dari Dinas Pendidikan Kab. Kuningan atau cukup dari UPTD Pendidikan tempat saya bekerja. Terima kasih.
Jawaban:
Dari Dinas dan UPTD

Halaman

Nama: Bambang
Pertanyaan:
Mengapa diadakan Diklat Prajabatan?
Jawaban:
Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pegawai Negeri Sipil harus memiliki bekal kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mempersiapkan kaderisasi aparatur yang handal, berpengetahuan, berkepribadian dan beretika Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Nama: Hasanuddin
Pertanyaan:
Mohon informasi tentang usia pensiun PNS yang baru, apakah betul usia PNS dari 56 th menjadi 58 th?
Jawaban:
pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa. Jasa yang seperti apa ya? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan aturan baru mengenai masa pensiun pegawai negeri sipil (PNS). Aturan baru itu berupa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian PNS tanggal 9 Oktober 2008. Nah, di dalam PP tersebutlah pemerintah memperpanjang usia pensiun PNS. Perpanjangan usia pensiunan sendiri terbagi menjadi tiga bagian yakni: 1. Perpanjangan batas usia pensiun sampai 65 tahun untuk PNS yang memangku jabatan peneliti madya dan peneliti utama dengan tugasnya secara penuh di bidang penelitian atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. Kemudian perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang memangku jahatan struktural Eselon I tertentu pada saat sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun, memperhatikan dengan tegas persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi; b. Memiliki kinerja yang baik; c. Memiliki moral dan integritas yang baik dan; d. Sehat jasmanl dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter. e. Ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Struktural Eselon 1. 2. Usia pensiun sampai 60 tahun untuk PNS yang memangku golongan struktural eselon I dan II serta jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri dan jabatan pengawas sekolah menengah atas atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. 3. Usia pensiun 58 tahun untuk PNS yang menjadi hakim pada Mahkamah Pelayaran dan jabatan lain yang ditentukan Presiden. Tak hanya mengatur tiga hal itu. PP 65/2008 juga mengatur soal perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang mengantongi golongan eselon I tertentu. Dengan kata lain, Presiden memperpanjang usia kerja PNS berumur uzur ini lebih lama dibanding aturan sebelumnya. Usia pensiun PNS dinaikkan dari 56 tahun menjadi 58 tahun


Untuk Melakukan Tanya Jawab Silahkan Isi Form di Bawah Ini.
 

CAPTCHA
masukan tulisan pada gambar diatas
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.